Senin, 24 Oktober 2011

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASI)


PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASI)
            Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.
Langkah 1 (Kertas Kerja)
a.          Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
b.         Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari Neraca Saldo Satuan Kerja menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom “Neraca Saldo Pemda” yang terdapat pada Kertas Kerja.
c.          Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat “reciprocals”. Akun Reciprocal adalah akun-akun Rekening Koran (RK).
Contoh jurnal eliminasi adalah:

Eliminasi RK



1
RK Pemda                                                       xxx
RK Dinas………..                                 xxx
RK Kantor………                                  xxx
RK Badan……….                                 xxx

Dalam contoh ini, jurnal eliminasi adalah sebagai berikut:
   4.1.01.01       RK PEMDA                                                     1.342.500.000
1.1.9.01.01            RK Dinas Kesehatan                                              1.342.500.000

d.         Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaiakan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.
e.          Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memidahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.
f.          Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.
g.         Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi dio SKPKD dapat mnenyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Langkah 2 (Jurnal Penutup)
Jurnal penutup adalah jurnal akhir yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Pendapatan
Penerimaan Pembiayaan
Apropriasi Belanja
Estimasi Pengeluaran Pembiayaan
xxx
xxx
xxx
xxx
  Belanja
Pengeluaran Pembiayaan
Estimasi Pendapatan
Estimasi Penerimaan Pembiayaan
SILPA
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx


Jurnal Penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut:




4.1.2.01.01            Pendapatan Retribusi                                       50.000.000
3.1.1.01.01               SILPA                                                                               50.000.000

3.1.1.01.01      SILPA                                                           1.416.000.000
5.1.1.01.01               Belanja Gaji Pokok                                                         950.000.000
5.1.1.01.02               Belanja Tunjangan Keluarga                                             95.000.000
5.1.1.01.04               Belanja Tunjangan Fungsional                                          30.000.000
5.1.1.01.05               Belanja Tunjangan Fungsional Umum                            150.000.000
5.2.2.01.01               Belanja ATK                                                                     10.000.000
5.2.2.01.08               Belanja BBM/Gas                                                                           1.000.000
5.2.2.02.04               Belanja Obat-obatan                                                         75.000.000
5.2.2.03.01               Belanja Telepon                                                                50.000.000
5.2.2.03.02               Belanja Air                                                                       20.000.000
5.2.2.03.03               Belanja Listrik                                                                  35.000.000


4.1.1.01.01      Pendapatan DAU                                            5.000.000.000
4.1.1.01.02      Pendapatan DAK                                            3.000.000.000
3.1.1.01.01                 SILPA                                                                         8.000.000.000

3.1.1.01.01      SILPA                                                              500.000.000
5.1.2.01.01                 Belanja Bunga                                                               200.000.000
5.1.4.01.02                 Belanja Subsidi                                                             200.000.000
5.1.4.03.01                 Belanja Hibah                                                               100.000.000

6.1.4.01.01      Penerusan Pinjaman Daerah                           3.000.000.000
6.1.4.03.01      Penerusan Pinjaman Bank                              2.000.000.000
3.1.1.01.01                   SILPA                                                                       5.000.000.000

3.1.1.01.01      SILPA                                                                2.500.000.000                                  
6.2.1.01.01                  Pembentukan Dana Cadangan                                     500.000.000
6.2.2.02.01                  Penyertaan Modal Pemda                                            2.000.000.000











PROVINSI/KABUPATEN*)…..
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGRAM PROGNOSIS 6 (ENAM)
BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN……...

No Urut
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi Semester Pertama
Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama
Prognosis
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3


1.1.4

1.2
1.2.1

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya






Jumlah





2

2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3
2.3.1
BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Barang
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Aset lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga






Jumlah





2.4
2.4.1

2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya






Surplus / Defisit





3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah






Jumlah





3.2
PENGELUARAN DAERAH





3.2.1
3.2.2

3.2.3
3.2.4
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Hutang
Pemberian Pinjaman Daerah





                                                            Jumlah

                                                Pembiayaan Neto

3.3            Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
                 (SILPA)




PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)……
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN…….

Nomor Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
Bertambah/
Berkurang
Anggaran setelah perubahan
Realisasi
Rupiah
%
1
2
3
4
5
6
1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusu

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya





Jumlah Pendapatan




2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7

2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal





Jumlah Belanja











Surplus/(Defisit)




3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah











Jumlah Penerimaan Pembiayaan




3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Hutang
Pemberian Pinjaman Daerah





Jumlah pengeluaran pembiayaan











Pembiayaan Neto










3.3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

























Bevel: Neraca Pemda 


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)…..
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian
Tahun n (Rp)
Tahun n-1 (Rp)



ASET


ASET LANCAR


          Kas


                     Kas di Kas Daerah


                     Kas di Bendahara Penerimaan


                     Kas di Bendahara Pengeluaran


           Investasi Jangka Panjang


           Piutang


                     Piutang Pajak


                     Piutang Retribusi


                     Piutang Dana Bagi Hasil


                     Piutang Dana Alokasi Umum


                     Piutang Dana Alokasi Khusus


                     Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD


                     Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran


                     Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah


           Persediaan





INVESTASI JANGKA PANJANG


           Investasi Non Permanen


                     Pinjaman Kepada Perusahaan Negara


                     Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah


                     Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya


                     Investasi Dalam Surat Hutang Negara


                     Investasi Dana Bergulir


                     ├învestasi Non Permanen Lainnya


           Investasi Permanen


                     Penyertaan Modal Pemerintah Daerah


                     Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan


                     Penyertaan Modal Perusahaan Patungan


                     Investasi Permanen Lainnya





ASET TETAP


           Tanah


                     Tanah


           Peralatan dan Mesin


                     Alat-alat Berat


                     Alat-alat Angkutan


                     Alat Bengkel


                     Alat Pertanian dan Peternakan


                     Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga


                     Alat Studio dan Alat Komunikasi


                     Alat Ukur


                     Alat-alat Kedokteran


                     Alat Laboratorium


                     Alat Keamanan


           Gedung dan Bangunan


                     Bangunan Gedung


                     Bangunan Monumen


           Jalan, Irigasi dan Jaringan


                     Jalan dan Jembatan


                     Bangunan Air (Irigasi)


                     Instalasi


                     Jaringan


           Aset Tetap Lainnya


                     Buku dan Perpustakaan


                     Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan


                     Hewan/Ternak dan Tumbuhan


           Konstruksi Dalam Pengerjaan


                     Konstruksi Dalam Pengerjaan


           Akumulasi Penyusutan Aset Tetap


                     Akumulasi Penyusutan Aset Tetap





DANA CADANGAN


           Dana Cadangan





ASET LAINNYA


           Tagihan Penjualan Angsuran


           Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah


           Kemitraan dengan Pihak Ketiga


           Aset Tak Berwujud


           Aset Lain-lain





JUMLAH ASET


KEWAJIBAN


KEWAJIBAN JANGKA PENDEK


           Hutang Perhitungan Pihak Ketiga


           Hutang Bunga


           Hutang Pajak


           Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri  


           Pendapatan Diterima Dimuka


           Hutang Jangka Pendek Lainnya





KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


           Hutang Dalam Negeri


           Hutang Luar Negeri


           Hutang Jangka Panjang Lainnya


EKUITAS DANA


            Ekuitas Dana Lancar


                     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


                     Cadangan Piutang


                     Cadangan Persediaan


                     Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang          Jangka Pendek


            Ekuitas Dana Investasi


                     Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang


                     Diinvestasikan dalam Aset Tetap


                     Diinvestasikan dalam Aset Lainnya


                     Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang          Jangka Panjang


            Ekuitas Dana Cadangan


                     Diinvestasikan dalam Dana Cadangan





JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


































Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Provinsi

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XXX
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung
No.
Uraian
(Dalam Rupiah)
20X1
20X0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
            Pendapatan Pajak Daerah
            Pendapatan Retribusi Daerah
            Pendapatan Investasi
            Pendapatan Lain-lain Asli Daerah
            Dana Bagi Hasil Pajak
            Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
            Dana Alokasi Umum
            Dana Alokasi Khusus
            Dana Otonomi Khusus
            Dana Penyesuaian
            Pendapatan Hibah
            Pendapatan Dana Darurat
            Lain-lain Pendapatan
                        Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)
Arus Keluar Kas
            Belanja Pegawai
            Belanja Barang dan Jasa Non-Investasi
            Belanja Pemeliharaan
            Belanja Perjalanan Dinas
            Belanja Pinjaman
            Belanja Subsidi
            Belanja Hibah
            Belanja Bantuan Sosial
            Belanja Operasi Lain
            Belanja Tak Tersangka
            Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
            Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
            Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
                        Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 30)
                                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-31)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
            Pendapatan Penjualan Aset Tetap
            Pendapatan Penjualan Aset Lain
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 37)
Arus Keluar Kas
            Pembelian Aset Tetap
            Pembelian Aset Lain
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 42)
                                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (38-43)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Masuk Kas
            Penggunaan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
            Penerimaan Penjualan asset yang Dipisahkan
            Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
                Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
            Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
            Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
            Otonom Lain
            Penerimaan Pinjaman dari BUMN
            Penerimaan Pinjaman dari BUMD      
            Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat
            Privatisasi BUMD
            Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lain
            Pinjaman dari Bank
            Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain
            Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lain
            Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Masuk Kas (47 s/d 62)
Arus Keluar Kas
            Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
            Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN
            Pembayaran Pokok Pinjaman BUMD
            Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lain
            Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
            Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Lain
            Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lain
            Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
            Pemberian Pinjaman Jangka Panjang
            Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)
                                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (63-76)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Masuk Kas
            Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 81)
Arus Keluar Kas
            Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
            Pos-pos Luar Biasa
                        Jumlah Arus Keluar Kas (84 s/d 85)
                                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (82-86)
                                          Kenaikan/Penurunan Kas (32+44+77+87)
                                          Saldo Awal kas
                                          Saldo Akhir Kas


Bevel: Catatan Atas Laporan Keuangan
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB I
Pendahuluan

1.1
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

2.1
Ekonomi makro

2.2
Kebijakan keuangan

2.3
Indicator pencapaian target kinerja APBD
BAB III
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV
Kebijakan akuntansi

4.1
Entitas akuntansi/entitas laporan keuangan daerah SKPD

4.2
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
BAB V
Penjelasan po-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD


5.1.1
Pendapatan


5.1.2
Belanja


5.1.3
Aset


5.1.4
Kewajiban


5.1.5
Ekuitas Dana

5.2
Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
BAB VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
BAB VII
Penutup




1 komentar: