PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD

1.                  PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD

Laporan keuangan SKPKD yang dimaksud adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi sebagai berikut:

Langkah 1 (kertas kerja)

a)      Fungsi akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

contoh dokumen kertas kerja (worksheet) adalah sebagai berikut:

b)      Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

c)      Fungsi Akuntansi di SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “penyesuaian” yang terdapat pada kertas kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

·         Koreksi Kesalahan

·         Pencatatan jurnal yang belum dilakukan pemindahbukuan

·         Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun

Contoh jurnal penyesuaian adalah:

Pengakuan Piutang yang Belum Tertagih	1	Piutang-piutang	XXX
		Cadangan Piutang		XXX

Dalam contoh berikut, terdapat satu jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang DAU sebesar Rp. 500 juta.

1.1.3.04.01	Piutang-piutang	500,000
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang		500,000

d)     Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

e)      Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaika, fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.

f)       Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

g)      Dari Kertas Kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai Catatan, Neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Langkah 2 (Jurnal Penutup)

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Estimasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx xxx xxx xxx
Belanja Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA	xxx xxx xxx xxx xxx

Jurnal Penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo di atas dan Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut:

4.1.1.01.01      Pendapatan DAU                                             5.000.000.000 4.1.1.01.02      Pendapatan DAK                                             3.000.000.000 3.1.1.01.01                  SILPA                                                                          8.000.000.000 3.1.1.01.01      SILPA                                                                 500.000.000 5.1.2.01.01                  Belanja Bunga                                                                200.000.000 5.1.4.01.02                  Belanja Subsidi                                                               200.000.000 5.1.4.01.02                  Belanja Hibah                                                                 100.000.000 6.1.4.01.01      Penerusan Pinjaman Daerah                            3.000.000.000 6.1.4.03.01      Penerusan Pinjaman Bank                               2.000.000.000 3.1.1.01.01                  SILPA                                                                          5.000.000.000                                                                                     3.1.1.01.01      SILPA                                                              2.500.000.000 6.2.1.01.01                  Pembentukan Dana Cadangan                                        500.000.000 6.2.1.02.01                  Penyertaan Modal Pemda                                            2.000.000.000

Langkah 3 (Konversi SAP)

Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud:

Belanja Tidak Langsung

TRANSFER

BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA MODAL

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Langsung

Belanja Hibah

Belanja Subsidi

Belanja Bunga

Belanja Barang

Belanja Pegawai

Belanja Operasi

Belanja Tidak Terduga

Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil

Bantuan Sosial

Hibah

Subsidi

Bunga

Belanja Tidak Langsung

                                                                                                                       

Berikut adalah contoh dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Akuntansi PPKD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)….

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN…..

No Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	PENDAPATAN PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
	Jumlah
2 2.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.3 2.3.1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga
	Jumlah
2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3	TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
	Surplus / Defisit
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4 3.1.5 3.1.6	Penerimaan Pinjaman daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
	Jumlah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah
	Jumlah
	Pembiayaan Neto
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER…

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5
1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	PENDAPATAN PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya
	Jumlah
2 2.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.3 2.3.1	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga
	Jumlah
2.4	TRANSFER
	Surplus / Defisit
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4 3.1.5 3.1.6	Penerimaan Pinjaman daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
	Jumlah
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah
	Jumlah
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…..

NERACA SKPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah ASET UNTUK DIKONSOLIDASI RK SKPD…… RK SKPD……. INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Investasi Non Permanen ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain JUMLAH ASET
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan Hutang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
Jumlah
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…….

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPKD……..

PENDAHULUAN
BAB I	Pendahuluan
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indicator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1	Entitas akuntansi/entitas laporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
BAB V	Penjelasan po-pos Laporan Keuangan SKPD
	5.1	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
		5.1.1	Pendapatan
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Aset
		5.1.4	Kewajiban
		5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
BAB VII	Penutup